Backend Management in Website-Based EPSS (Sectoral Statistics Implementation Evaluation) in Mataram City

PENGELOLAAN BACKEND PADA SISTEM INFORMASI EPSS (EVALUASI PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL) BERBASIS WEBSITE DI KOTA MATARAM

  • Husnul Huda Galih Saputra University of Mataram
  • Herliana Rosika University of Mataram
  • Mohammad Ali Albar University of Mataram
Keywords: Sistem Informasi, PHP, MySQL, Statistik Sektoral, Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Abstract

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) dilaksanakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan satu data Indonesia serta tingkat kematangan (maturity level) dari kegiatan Statistik Sektoral di instansi pusat dan pemerintahan daerah. Penilaian ini dilakukan oleh BPS sebagai Tim Penilai Badan (TPB) dan pemda sebagai tim penilai Internal (TPI). Hasil evaluasi ini direpresentasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Sayangnya, pada penilaian EPSS tahun 2024, kota Mataram hanya mendapatkan nilai 1 pada IPS, Ini menandakan bahwa penyelenggaraan statistik di kota tersebut berada pada tingkat terendah. Salah satu masalah yang dialami pemerintah kota Mataram adalah walidata selaku penghimpun data statistik sektoral, sulit menentukan kegiatan statistik yang dilakukan untuk perencanaan dan monitoring dari suatu kebijakan. Sebagai bentuk pengabdian, dilakukan implementasi sistem informasi berbasis web untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan pengelolaan data statistik sektoral secara lebih sistematis dan efisien.  Sistem ini dikembangkan menggunakan Bahasa pemrograman PHP karena kemampuannya yang sudah terbukti dalam membangun sistem yang melibatkan transfer data antara antarmuka dengan server dan database. MySQL digunakan sebagai pilihan database untuk menampung data dan informasi statistik. Pengujian sistem dilakukan dengan metode blackbox yang efektif dalam menguji fungsionalitas sistem. Dengan adanya sistem informasi berbasis web ini, seluruh proses penilaian terhadap berbagai aspek, domain, maupun indikator yang melekat pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat terlaksana secara lebih sistematis, efisien, dan transparan.

Published
2025-03-31
Section
Articles